Terlebih saat ini Kabupaten Pidie mulai memasuki musim penghujan, warga mulai was-was terhadap terdampak peningkatan intensitas hujan hingga memicu banjir luapan dan merendam pemukiman warga.
Kekhawatiran itu pula ditegaskan Tokoh Masyarakat Pidie (TOMPi), karena pemerintah dianggap masih gemar berbelanja mobil dinas, ketimbang mengerjakan mitigasi bencana agar tidak terus-terusan merugikan masyarakat.
Sekretaris TOMPi, Muhammad Nur menyebutkan, masih banyak fasilitas publik terutama program-program untuk mengurangi resiko dari bencana banjir dan perlu itu, menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
"Pembelian tiga mobil untuk tiga pimpinan dewan belum tepat, pertama anggaran daerah sedang defisit dan mitigasi bencana yang paling mendesak belum diurus," ujar Muhammad Nur, Jumat, 18 Oktober 2024.
Alangkah bermanfaat, sambung Muhammad Nur, anggaran daerah untuk beli tunggangan baru pimpinan dewan tersebut digunakan untuk menormalisasi sungai di kawasan Gampong Cot Tengoh, Kecamatan Pidie dan sejumlah daerah aliran sungai (DAS) lain, juga pendirian takut penahan banjir.
Mitigasi bencana semacam itu, menurutnya perlu segera dilakukan untuk mengurangi resiko bencana jelang puncak musim penghujan. Kondisi tersebut berkaca dari dampak banjir pada akhir 2023 dan awal 2024 lalu.
"Akhir 2023, Kota Sigli seperti kolam ikan, kantor pemerintahan dan bahkan akses jalan protokol tergenang, memalukan," terang mantan Ketua Fokusgampi itu.
